Kutainews.com, Jakarta – Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan pada tahun 2020-2021 Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960 ribu guru. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikbud terus melakukan berbagai terobosan untuk memenuhi kekurangan guru di Indonesia.
“Permasalahan manajemen guru hingga saat ini belum terselesaikan, antara lain masalah kekurangan guru, guru honorer dengan pendapatan yang kurang layak, serta ketidakjelasan kasus guru honorer K2. Ini harus kita prioritaskan,” ujarnya saat RDP dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Dirjen Anggaran Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020), dikutip Kutai News, dari rilis resmi DPR RI.
BACAJUGA
Terkait guru yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun, politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah tidak mengabaikan. Kemendikbud, lanjut Hetifah, perlu membuat mekanisme untuk mengapresiasi pengabdian jasa para pengajar yang lebih dari sepuluh tahun itu.
“Kami mengerti bahwa Kemendikbud mengutamakan kualitas dengan merekrut guru dari lulusan-lulusan terbaik dan nilai ujian tertinggi. Namun demikian, harus dipikirkan adanya kompensasi dan penghargaan bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi, namun belum dapat lolos seleksi,” jelas Hetifah.
Menurutnya, salah satu kendala kekurangan guru ialah koordinasi antara BKN dan BKD yang tidak aktif. “Saya sering dapat keluhan dari daerah bahwa BKD kurang proaktif dalam mendata dan menampung aspirasi dari guru honorer. Jika ditanya, mereka jawab hanya menunggu arahan pusat. Sebaiknya BKN lebih meningkatkan lagi pemantauan atas kinerja Badan Kepegawaian di daerah,” ucap wakil rakyat dari Kalimantan Timur itu.
Terakhir, Hetifah meminta adanya penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi perekrutan guru dan tenaga kependidikan. “Ada tenaga honorer bodong yang tercatat, sementara banyak guru honorer asli yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tidak tercatat karena kurang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Saya harap ke depannya ini tidak terjadi, dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi itu,” pungkasnya.
Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, pada tahun 2020-2021 ini, Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960.000 guru. Namun demikian, perekrutan tenaga pengajar tidak boleh sembarangan. “Guru yang mengajar perlu status kepegawaian yang jelas serta kualitas yang baik. Guru honorer akan kami beri kesempatan mengikuti tes CPNS maupun PPPK. Mereka yang terdaftar di dapodik dan lulusan PPG yang berminat boleh ujian ini, dan kita bantu dengan bahan persiapan ujian. Ada kesempatan mengulang hingga 3 kali jika belum berhasil,” paparnya.[]
Editor : Tim Redaksi Kutai News
Diskusi Terkait Berita Ini